Rabu, 10 November 2010

PENGEJAWANTAHAN PANCASILA DENGAN UUPA


PENGEJAWANTAHAN PANCASILA DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

A.   PENGERTIAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960, merupakan peraturan yang mengatur tentang Pertanahan di Indonesia. UUPA merupakan salah satu produk perundang-undangan yang mampu bertahan cukup lama, walau terjadi pergolakan dan perubahan sosial, politik dan rezim mulai dari jaman orde lama,orde baru sampai dengan sekarang (demokrasi). UUPA sampai dengan hari ini masih tegar, utuh dan sah berlaku. Hal itu disebabkan karena UUPA mempunyai akar yang kuat dan mendalam pada kehidupan bangsa Indonesia. Akar yang kuat dan mendalam tersebut antara lain berupa nilai-nilai luhur yang dibangun hukum agraria nasonal dengan objek-garapan meliputi : bumi, air, ruang-angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana lazim disebut agraria.

B.   PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS UUPA
Dari segi Filosofis, UUPA adalah undang-undang pokok pertama yang dibentuk setelah UUD 1945 dibuat dan didalam konsiderannya pun dengan tegas disebutkan bahwa Hukum Agraria Nasional harus mewujudkan sila-sila Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Walaupun bersifat tetap, namun perlu dijabarkan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yaitu berupa pedoman dalam penyelenggaraan negara.
Pada acara Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2006, dengan tema Restorasi Pancasila, Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa konsep Pembaruan Agraria ádalah  konsep yang merupakan derivat asli dari nilai falsafah Pancasila. Nilai kepribadian bangsa itu sendiri yang mencita-citakan adanya ’keadilan sosial bagi rakyat Indonesia’. Persoalannya konsep Pembaruan Agraria harus mengandung muatan-muatan alternatif yang datang dari budaya masyarakat Indonesia sendiri sehingga konsep tersebut tidak diposisikan sebagai bagian dari ideologi-ideologi klasik seperti Kapitalisme, Sosialisme atau politik identitas lainnya. Selanjutnya dikatakan bahwa Pancasila bukan sekedar nilai ideal, tetapi seperti ditegaskan oleh Bung Karno, memiliki aspek nyata dalam kehidupan sosial karena Pancasila digali dari kepribadian Bangsa. Dari konsep filosofis tersebut dapat dikatakan bahwa Pembaruan Agraria dengan Pancasila sebagai landasan ideologi beserta perangkat UUPA merupakan landasan untuk membangun tatanan kehidupan Bangsa dan Negara yang berbasis keadilan sosial. Keadilan sosial itu, bersifat universal karena merupakan bagian dari hak asasi manusia.

C.   PENGERTIAN PANCASILA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TANAH
Pancasila adalah dasar negara Indonesia dalam melaksanakan kegiatan di segala aspek kehidupan yang mencakup 5 (sila) yaitu :

1.    Ketuhanan Yang Maha Esa.
Bagi masyarakat Indonesia, hubungan manusia dan tanah mempunyai sifat kodrati. Dalam hal ini tidak dapat dihilangkan oleh siapapun. Kecuali jika tanahnya terkena bencana, seperti lumpur lapindo, tanah yang dimiliki tidak dapat ditempati, dikelola, dimanfaatkan, digunakan, dipakai ataupun diperjualbelikan.

2.    Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Manusia memiliki sifat sosial. Dalam kaitannya di bidang pertanahan, setiap orang walaupun tidak memiliki tanah, tetapi bisa memakai,mengelola,menempati atau menggunakan tanah milik orang lain sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak serta peraturan yang berlaku. Misalnya seperti sewa-menyewa, gadai, bagi hasil, menggarap tanah kepunyaan orang lain,dsb.

3.    Persatuan Indonesia
Hanya warga negara Indonesia (WNI) yang berhak memiliki tanah di Indonesia dalam hal ini Hak Milik. Jadi, warga negara Asing tidak boleh memiliki hak milik,terkecuali dia pindah kewarganegaraan. Warga asing boleh memiliki misalnya Hak Pakai, namun juga sejauh itu dibutuhkan dan selama tidak merugikan orang Indonesia.Sebagai contoh adalah Kedutaan Besar Amerika di Indonesia.

4.    Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
Setiap orang Indonesia mempunyai hak dan kekuasaan yang sama atas tanah. Dengan berpacu pada UUPA dimana, setiap atas tanah itu sudah ada ketentuannya, misalnya mengenai jangka waktu,dsb.

5.    Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perlu digarisbawahi disini bahwa keadilan yang dimaksud adalah mengenai hasil tanah,bukan mengenai hak atas tanah. Artinya,orang Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menerima bagian atas manfaat hasil tanah.
 
D.   PENGEJAWANTAHAN SILA-SILA PANCASILA DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DAN PELAKSANAANNYA
UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sedangkan Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang berarti semua produk hukum di Indonesia harus mengacu pada UUD 1945 dan setiap produk hukum di Indonesia harus dijiwai oleh sila-sila Pancasila. Karena UUPA merupakan produk hukum Indonesia yang mengatur tentang agrarian/pertanahan, maka pasal-pasal yang ada dalam UUPA harus bersumber dari UUD 1945 dan Pancasila.
Isi pokok sila-sila Pancasila bidang pertanahan dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1.  KETUHANAN YANG MAHA ESA
a.    Menimbang point (a),
bahwa didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur”.
Penjelasan:
Terdapat frase karunia Tuhan Yang Maha Esa, berarti segala sesuatu itu adalah milik Tuhan, sebagai manusia dalam hal ini adalah warga negara Indonesia harus menjaga,mengelola,memanfaatkan,menggunakan,dan memakai tanah dengan baik, jangan sampai merusak atau merebut yang bukan haknya, karena nanti akan dipertanggungjawabkan perbuatan kita dihadapan Tuhan (hubungan bersifat vertikal). Apabila tidak dijaga, efeknya akan berdampak pada diri manusia itu sendiri berupa kerusakan alam seperti banjir,tanah longsor,dsb.

b.    Berpendapat point (a)
bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.
Penjelasan:
Hukum agama diperlukan untuk mengikat dan mengatur hak dan kewajiban subyek tanah (orang/badan usaha/badan hukum) mengenai obyek tanah seperti pada waris,jual beli dan sebagainya. Sebgai contoh, dalam agama Islam, misalkan diwariskan sebidang tanah sebesar 300 m², kepada 2 orang anaknya, satu lelaki dan satu perempuan. Untuk anak laki-laki bagiannya 2/3 atau sekitar 200 m² dan untuk anak perempuan 1/3 atau sekitar 100 m².
Selain itu ada hukum adat yang merupakan hukum yang berlaku pada suatu tempat/kelompok tertentu tergantung pada kesepakatan yang ada pada kelompok di tempat tersebut. Seperti Sultan Ground di Yogyakarta, tanah tersebut merupakan tanah milik Keraton Yogyakarta, apabila masyarakat mau memiliki tanah tersebut untuk disertipikatkan,maka harus ijin dulu ke pihak keraton.

c.    Pasal 1 ayat (2) dan (3)
*        Pasal 1 ayat (2),Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional
*        Pasal 1 ayat (3),Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi”.
Penjelasan:
Pada Pasal 1 ayat (2) itu sendiri sudah dijelaskan pada pasal 1 ayat (3), bahwa hubungan tersebut bersifat abadi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka selama bangsa Indonesia bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi,air dan ruang angkasa masih ada, maka dengan cara bagaimanapun dengan cara apapun tidak ada seorangpun,kelompok, ataupun kekuasaan apapun yang dapat memutuskan dan meniadakan hubungan tersebut, kecuali Tuhan Yang Maha Esa.
Di dalam kata-kata “karunia Tuhan Yang Maha Esa” pada Pasal 1 ayat (2) terdapat kandungan nilai religius yang begitu sakral dan sekaligus mencerminkan karakter teistik, yaitu:
1.      Pengakuan adanya kekuasaan di luar diri manusia yang menganugerahkan rahmat-Nya kepada bangsa Indonesia, suatu nikmat yang luar-biasa besarnya. Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa;
2.      Pengakuan bahwa ada hubungan dan kesatuan antara bumi Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa;
3.      Pengakuan bahwa ada hubungan dan kesatuan antara bumi Indonesia dengan bangsa Indonesia;
4.         Adanya hubungan antara Tuhan-manusia-bumi Indonesia itu membawa konsekuensi pada pertanggungjawaban dalam pengaturan maupun pengelolaannya, tidak saja secara horizontal kepada bangsa dan Negara Indonesia, melainkan termasuk juga pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

d.    Pasal 5,
Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.
Penjelasan :
Pada pasal tersebut mengandung pengertian bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi,air dan ruang angkasa yang ada di Indoensia harus tetap mengacu dengan pertimbangan dengan mengindahkan hukum agama. Maksudnya adalah disini dalam mentaati sebuah aturan yang dibuat, juga harus mentaati raturan lain yang ada. Jangan sampai dalam kegiatan mentaati suatu aturan tertentu malah membelok/ melenceng yang akhirnya malah melanggar suatu aturan lain.

e.    Pasal 14 ayat (1) huruf b
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) , pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:
a.    untuk keperluan Negara,
b.    untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
c.    untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial,kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
d.    untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian,peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
e.    untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
Penjelasan:
Dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa negara Indonesia memberikan kebebasan kepada warga Indonesia untuk memeluk agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam suatu agama, untuk menjalankan ibadah mempunyai tempat suci, maka pemerintah wajib melindungi para pemeluk agama dan tempat sucinya ataupun kegiatan keagamaan yang mereka laksanakan,selama pemeluk tersebut tidak melenceng dari kaidah norma agama yang berlaku dimasyarakat dan tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum,bangsa dan negara. Fasilitas agama pun tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak manapun, kecuali karena fasilitas tersebut menyimpang. Jadi intinya Pemerintah memberikan perhatian sebagaimana mestinya. Menugaskan pemerintah membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah yang antara lain meliputi keperluan-keperluan peribadatan ataupun keperluan suci lainnya.

f.     Pasal 49 ayat (1) ayat (2) ayat (3)
*        Pasal 49 ayat (1), Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
*        Pasal 49 ayat (2),Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
*        Pasal 49 ayat (3), Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan :
Maksudnya disini adalah, Pasal 49 ayat (2) dan ayat (30) menjelaskan tentang Pasal 49 ayat (1), bahwa Hak Milik tanah-tanah yang digunakan untuk fasilitas umum untuk kegiatan keagamaan ataupun untuk kegiatan yang bersifat sosial diakui,dijamin peruntukan tanahnya. Selain itu, berisi pula tentang perwakafan tanah dan pengaturannya. Karena hal yang menyangkut peribadatan dan keperluan suci laiinya harus mendapat perhatian dalam Hukum Agraria.
Untuk agama selain Islam, diberikan Hak Pakai sesuai dengan :
1.    Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
2.    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang peraturan pelaksanaannya diatur dalam PMNA/Ka. BPN No.3 Tahun 1997

g.    Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2)
*        Pasal 49 ayat (1), “Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
*        Pasal 49 ayat (2), “Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.

Penjelasan :
Bahwa hak-hak atas tanah untuk keperluan sosial, diakui dan dilindungi Hak Milik atas tanah badan-badan keagamaan untuk keperluan suci lainnya akan diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan Hak Pakai. Dalam ayat (3) dinyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Untuk Tanah Wakaf, diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun1997 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 dan dipertegas lagi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tanah Wakaf. Serta PP Nomor 24 Tahun 1997 peraturan pelaksanaannya PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997.

2.    KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
a.    Pasal 6
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Penjelasan :
Penempatan bangsa Indonesia sebagai penerima karunia Tuhan Yang Maha Esa atas bumi Indonesia mengandung makna bahwa bumi Indonesia merupakan kepunyaan bersama seluruh komponen bangsa, sehingga setiap warga negara dihargai sebagai subjek yang mempunyai hak dan tanggung jawab sama dalam pemeliharaan, penggunaan atau peruntukkan bumi Indonesia itu. Hak Atas Tanah mempunyai fungsi sosial yang berarti hak apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanah tersebut akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi,apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian masyarakat (penjelasan umum “A”).
                        Pelaksanaan fungsi sosial dalam pengadaan tanah untuk pembangunan:
1.    Kepres No.55 Tahun 1993 diganti Kepres No.36 Tahun 2005 jo. Perpres No.65 Tahun 2006
2.    PP 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan ganti rugi.
 
b.    Pasal 10
*        Pasal 10 ayat (1), Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
*        Pasal 10 ayat (2), Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
*        Pasal 10 ayat (3), “Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat ( 1 ) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.
Penjelasan :
Dalam hubungan ini, penjelasan umum II angka 7 dijelaskan bahwa mengingat akan susunan masyarakat pertanian kita sekarang ini, kiranya untuk sementara  waktu yang akan datang masih perlu dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya, misalnya secara sewa,bagi hasil,gadai dan sebagainya. Tetapi segala peraturan dan undang-undang lainnya yaitu untuk si lemah dan si kuat (pasal 24,41,53). Misalnya pemakaian atas dasar sewa,perjanjian bagi hasil,gadai dan lain sebagainya tidak boleh diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan tetapi penguasa akan memberikan ketentuan-ketentuan tentang cara dan syarat-syaratnya, agar dapat memenuhi pertimbangan-pertimbangan keadilan dan dicegah cara-cara pemerasan.

c.    Pasal  11 ayat (1)
Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.
Penjelasan :
Pasal ini merupakan perwujudan dari dasar perikemanusiaan. Pasal ini mewajibkan penguasa mengatur hubungan hukum dengan tanah adar dapat dicapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan, pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Yang diatur dalam :
v  UU No.52 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Ijin
v  UU No.56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
v  UU No.2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil
v  PP 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian.
 
3.    PERSATUAN INDONESIA
a.    Berpendapat point (a)
bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.
Penjelasan :
Hal tersebut menandakan diperlukan pembangunan satu hukum tanah tunggal yang mengakomodir peraturan-peraturan yang ada baik hukum barat maupun hukum adat serta hukum agama sebagai satu kesatuan dalam hukum agrarian nasional.
Hukum agraria nasional dibidang pengaturan penggunaan tanahnya menjadi wewenang pemerintah pusat untuk menjamin terlaksananya kesatuan hukum tanah yang bersifat nasional dan badan/lembaga yang ditugasi merupakan unsur pemerintah pusat (Perpres No.10 tahun 2006) tentang otonomi daerah sebagai pertimbangan.

b.    Pasal 1 ayat (1)
Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
Penjelasan :
Pada pasal ini dijelaskan bahwa sila persatuan Indonesia atau wawasan kebangsaaan sebagai dasar UUPA yang dalam penjelasan umum UUPA disebut sebagai dasar kenasionalan.

c.    Pasal 1 ayat (2)
Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”
Penjelasan :
Bahwa bumi,air dan ruang angkasa bangsa Indonesia merupakan asset yang sangat penting dalam mengakomodir kehidupan. Wilayah Indonesia merupakan negara maritim, pada negara lain, perairan merupakan pemisah antara negara yang satu dengan negara yang lain, sedangkan di Indonesia, perairan itu malahan adalah sebagai penghubung antara pulau yang satu dengan pulau yang lain di Indonesia, karena In\donesia memiliki beribu-ribu pulau, baik yang bernama ataupun belum bernama. Untuk yang belum bernama, pulau tersebut sangat mengkhawatirkan, apalagi jika pulau tersebut langsung berbatasan dengan negara lain, yang dapat membuka celah negara lain untuk mengakui pulau tersebut. Pulau merupakan asset negara sebagai asset nasional, namun sampai ada pemberitaan dari media elektronik maupun cetak, kalau ada pulau yang diperjualbelikan lewat internet untuk meraup keuntungan segelintir orang. Ini sungguh sangat disayangkan, mengingat kondisi di Indonesia masih semrawut, masih ditambah dengan insiden semacam itu. Dalam kaitannya dengan bidang pertanahan, tanah-tanah di Indonesia sangat penting artinya dalam menjaga stabilitas wilayah nasional, makanya warga negara Asing tidak boleh memiliki Hak Milik atas tanah, namun dapat memperoleh Hak Pakai. Apabila mereka dapat memperoleh Hak Milik, itu sangat riskan, yang ditakutkan adalah semua tanah wilayah Indonesia menjadi kepunyaan asing.

d.    Pasal 9 ayat (1)
Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.
Penjelasan :
Pernyataan dasar tersebut mendapat penerapan dalam pasal-pasal yang mengatur hak milik atas tanah sebagai hak yang memberikan hubungan yang terpenuhi dengan tanah.

e.    Pasal 21 ayat (1)
Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
Penjelasan :
Menurut pasal tersebut, hanya warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik, begitu pula Hak Guna Bangunan (pada pasal 30) dan Hak Guna Usaha (pada pasal 36). Peraturan yang mengatur antara lain :
Ø  PP 40 Tahun 1996
Ø  PP 24 Tahun 1997 peraturan pelaksanaannya dalam PMNA/Ka.BPN No.03/1997. Sila ketiga ini terkait dengan kepentingan nasional. Misal untuk pembangunan maka terkait dengan sila kedua, hak atas tanah mempunyai fungsi sosial pelaksanaan fungsi sosial terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan.
Ø  Kepres 55 Tahun 1993 diganti dengan Perpres 36 Tahun 2005 jo Perpres 65 Tahun 2006.

4.    KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAD KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
a.    Pasal 9 ayat 2
“Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
Penjelasan :
Ketentuan ini jelas sangat berpadanan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga ada pengakuan dan penghargaan terhadap subjek lain sebagaimana dirinya sendiri.
Penjelasan pasal 9 ayat (2) menghubungkan pernyataan pada pasal tersebut dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) yang mendasar komunalistik hukum tanah nasional. Sebagaimana diketahui seluruh wilayah Republik Indonesia mempunyai hak sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah bersama itu.
Dasar demokrasi hukum tanah nasional tampak juga dari ketentuan bahwa dalam ketentuan penguasaan tanah tidak diadakan perbedaan lagi antara warga negara pribumi dengan non pribumi dan antar laki-laki dengan perempuan. Azas musyawarah sebagai cirri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tampak antara lain dalam pengaturan tata cara memperoleh tanah. Keduanya atas nama rakyat yang diperlukan bagi kegiatan untuk pembangunan kepentingan umum, dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Hal ini diwujudkan dengan ketentuan bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan musyawarah (Konsiderns, pasal 3 dan pasal 9) dikeluarkan Perpres No.36/2005 jo Perpres No. 65/2006. Sedangkan musyawarah dirumuskan dalam pasal 1 butir 5 dari Perpres No. 65/2006 sebagai : musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas tanah dan phak-pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Kalau cara musyawarah tidak membawa hasil, dan jika syarat-syaratnya dipenuhi maka baru boleh dilakukan pengambilan tanah secara paksa, melalui  acara pencabutan hak. Selain itu musyawarah juga digunakan dalam penetapan batas dengan asas Kontradiktur Delimitasi (PP No.24 tahun 1997 Pasal 1) dimana dalam penetapan batas, pemilik tanah yang bersebelahan turut hadir dan bersama pemilik tanah menetapkan tanda batas dan persetujuannya. Sila keempat ini juga merupakan perwujudan bidang pertanahan atau agrarian harus menjadi sumber kemakmuran rakyat. Untuk itu dilaksanakan kegiatan pendaftaran tanah sistematik atau ajudikasi yang dananya ditanggung pemerintah baik melalui APBN,APBD, Bank Dunia/ LMPDP yang didasarkan pada PP No.24 Tahun 1997 pasal 1 angka 10.

5.    KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
Perwujudan dasar keadilan sosial dilihat dari pasal 11 ayat (2), pasal 13 dan pasal 15
a.    Pasal 11 ayat (2)
Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.
Penjelasan :
Pasal ini mengandung nilai moral religius dan moral sosial yang begitu tinggi, yaitu kepeduliannya terhadap realitas plural dalam kehidupan manusia. Kita menyadari, betapapun hak dan kesempatan sama telah diberikan UUPA terhadap setiap warga negara dalam hubungannya dengan bumi Indonesia, namun hasilnya belum tentu sama. Munculnya golongan ekonomis kuat dan golongan ekonomis lemah, merupakan keniscayaan. Kata-kata:“. . . menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah”, merupakan norma hukum yang sarat dengan nilai kemanusiaan. Kaya-miskin, kuat-lemah adalah realitas kehidupan yang tidak perlu dipahami secara terkotak-kotak dan berhadap-hadapan, melainkan sebagai realitas utuh yang saling memberi dan melengkapi. Martabat manusia tidak diukur dengan status sosial yang ditandai oleh besarnya penguasaan atas bagian dari bumi Indonesia, melainkan dari kepedulian terhadap golongan rakyat yang miskin dan lemah.

b.    Pasal 13 ayat (4)
Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial,termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.
Penjelasan :
Bahwa ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas keadilan sosial yang berperikemanusiaan dalam bidang agraria.

c.    Pasal 15
Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.
Penjelasan :
Dalam pasal ini terdapat penetapan dan asas tersebut dalam melaksanakan Landreform (Reforma Agraria) di Indonesia dalam rangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landreform bertujuan untuk meningkatkan dan memeratakan pemilikan dan penguasaan tanah serta dengan memperbaiki persyaratan-persyaratan dalam pengusahaan tanah oleh para penggarap tanah kepunyaan orang lain.

Serta pasal pasal yang mengatur Landreform yaitu Pasal 7,10,17, dan 53. Dari perwujudan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. TAP MPR IX/2001 dituangkan dalam Keppres No.34/2003 tentang Kebijaksanaan Nasional di bidang Pertanahan yang ditugaskan dalam Kepres No. 10/2006 tentang BPN yaitu salah satu tugas REFORMA AGRARIA. Reforma agraria adalah suatu pembaharuan atau perombakan penataan di bidang pertanahan.

a.    Pasal 7
Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.
Penjelasan :
Bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan karena hal tersebut dapat merugikan kepentingan umum, terutama golongan ekonomi lemah. Dikatakan demikian karena jika terjadi kepemilikan yang melampaui batas, terutama oleh golongan ekonomi mampu atau menengah keatas, akan timbul perekonomian yang kurang kondusif dimana nantinya akan timbul jurang pemisah yang semakin dalam antara si kaya dengan si miskin. Karena bisa saja, golongan ekonomi lemah tidak mempunyai tempat tinggal dan itu salah satu bentuk keadilan,yang artinya terjadi penyimpangan dengan sila kelima Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

b.    Pasal 10
*        Pasal 10 ayat (1),”Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara cara pemerasan.”
*        Pasal 10 ayat (2),”Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
*        Pasal 10 ayat (3),”Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat ( 1 ) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.
Penjelasan :
Dalam pasal 10 ayat (1) dan (2), dirumuskan suatu asas yang menjadi dasar dari perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir diseluruh dunia yaitu negara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan “Landreform” atau “Agrarian Reform” yaitu tanah pertanian  harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Hal itu perlu diadakan ketentuan-ketentuan lainnya misalnya perlu ada batas minimum luas tanah yang harus dimiliki oelh petani yang dibuat dalam suatu ketentuan supaya ia mendapat penghasilan yang cukup layak bagi diri sendiri dan keluarganya (Pasal 13 jo Pasal 17) perlu pula adanya ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang boleh dikuasai dengan Hak Milik (Pasal 17) agar dicegah menumpuknya tanah ditangan golongan-golongan tertentu saja.

c.    Pasal 17
*        Pasal 17 ayat (1),”Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
*        Pasal 17 ayat (2),”Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat.
*        Pasal 17 ayat (3),”Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
*        Pasal 17 ayat (4),”Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.
Penjelasan:
Ketentuan pasal ini merupakan pelaksanaan dari apa yang ditentukan dalam pasal 7. Penetapan,batas luas maksimum akan dilakukan didalam waktu yang singkat dengan peraturan perundangan. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum itu tidak akan disita, tetapi akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti-kerugian. Tanah-tanah tersebut selanjutnya akan dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkannya.Ganti kerugian kepada bekas pemilik tersebut diatas pada azasnya harus dibayar oleh mereka yang memperoleh bagian tanah itu. Tetapi oleh karena mereka itu umumnya tidak mampu untuk membayar harga tanahnya didalam waktu yang singkat, maka oleh Pemerintah akan disediakan kredit dan usaha-usaha lain supaya pra bekas pemilik tidak terlalu lama menunggu uang ganti-kerugian yang dimaksudkan itu. Ditetapkannya batas minimum tidaklah berarti bahwa orang- orang yang mempunyai, tanah kurang dari itu akan dipaksa untuk melepaskan tanahnya. Penetapan batas minimum itu pertama-tama dimaksudkan untuk mencegah pemecah-belahan ("versplintering") tanah lebih lanjut. Disamping itu akan diadakan usaha-usaha misalnya: transmigrasi, pembukaan tanah besar-besaran diluar Jawa dan industrialisasi, supaya batas minimum tersebut dapat dicapai secara berangsur-angsur. Yang dimaksud dengan "keluarga" ialah suami, isteri serta anak-anaknya yang belum kawin dan menjadi tanggungannya dan yang jumlahnya berkisar sekitar 7 orang. Baik laki-laki maupun wanita dapat menjadi kepala keluarga.

d.    Pasal 53
*        Pasal 53 ayat (1),”Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hakhak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.
*        Pasal 53 ayat (2),”Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
Penjelasan :
Bahwa hak-hak yang sifatnya sementara diatur dan dibatasi supaya terjadi keadilan yang bersosial ditengah masyarakat.

1 komentar:

  1. Thanks banget ya kak Artikelnya, jadi terbantu banget ngerjain tugas niih :D

    BalasHapus