Tampilkan postingan dengan label tugas PAP. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label tugas PAP. Tampilkan semua postingan

Minggu, 23 Januari 2011

Bahas Yuks Masalah tentang Tanah Sriwedari, mohon opini dan sarannya ya.

Tanah Sriwedari yang berada di Solo sedang bermasalah. itu dikarenakan sekarang ( dari kemaren-kemaren) terjadi perebutan tanah antara ahli waris tanah Sriwedari dan pemerintah kota Solo, Jawa Tengah. Sampai sekarang perebutan tersebut belum mencapai titik temu. Tanah tersebut udah jadi ikon kota Solo, yah layaknya Monas sebagai ikon kota Jakarta gitulah. Tau gak harga tanah tersebut per meternya adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/meter persegi. waw, sedangkan luas tanah tersebut adalah 10 Ha, jadi 10Ha= 10.000 m2, kalau diitung-itung berarti berapa tuh 10.000 m2 x Rp.10.000.000,- = 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah ). Jumlah yang fantastis bukan, coba ajah kalo kita beli kerupuk tu duit semua, bisa dapet berapa tuh ??? hahaha

Tiga Pihak Bicarakan Sengketa Tanah Sriwedari
Rabu, 19 November 2008 | 21:12 WIB

SOLO, RABU-  Pemerintah Kota Solo berencana menggelar paparan publik tentang sengketa tanah Sriwedari. Pemkot mengajak ahli waris KRMT Wirjodiningrat  dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Solo untuk memaparkan kronologi versi masing-masing soal kepemilikan tanah Sriwedari.
Wali Kota Solo Joko Widodo mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan tim untuk menyampaikan kronologi kasus sengketa tanah Sriwedari. Menurut dia, paparan publik yang akan digelar akhir Nopember ini diharapkan dapat memberi penjelasan setransparan mungkin kepada masyarakat tentang sengketa tanah Sriwedari.
Ahli waris KRMT Wirjodiningrat mengklaim memiliki bukti kepemilikan tanah Sriwedari seluas 10 hektar. Di atas tanah ini berdiri Taman Sriwedari, Museum Radya Pustaka, Stadion Sriwedari, Gedung Wayang Orang, Segaran, Pujasera, Restoran Boga, dan bekas gedung bioskop Solo Theatre.
Taman Sriwedari dan segaran dibangun oleh Paku Buwono X yang merupakan adik ipar Wirjodiningrat.
Salah satu ahli waris KRMT Wirjodiningrat, HRM Gunadi HS Gunadi mengisahkan, KRMT Wirjodiningrat yang merupakan kakek orang tuanya, membeli tanah Sriwedari dari seorang Belanda bernama Johannes Buselar pada tahun 1877 dengan status tanah RVE (hak milik).
Setelah keluar Undang-undang Pokok Agraria tanggal 24 September tahun 1960, status kepemilikan tanah didaftarkan kembali namun hanya mendapat status hak guna bangunan (HGB) 22 karena baru didaftarkan tahun 1965.
Ini digugat ahli waris melalui Pengadilan Negeri Surakarta tahun 1970. Tahun 1980, keputusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung menyatakan, ahli waris berhak atas HGB 22 sampai tahun 1980, Pemkot Solo membayar ganti rugi uang sewa persil dan gedung, sementarar gugatan agar pemkot mengosongkan dan menyerahkan persil dan gedung kepada ahli waris tidak dapat diterima.
Tahun 1980, ahli waris memperpanjang hak kepada BPN Solo namun tidak diterima. Tahun 1987 dan 1991, BPN menerbitkan Hak Pakai (HP) 11 dan HP 15 tanah Sriwedari atas nama Pemkot Solo. Ahli waris melalui Pengadilan Tata Usaha Negara menuntut pembatalan HP 11 dan HP 15.
Di PTUN Semarang, BPN kalah, tetapi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya BPN menang. Di tingkat kasasi BPN kalah. Saat ini sedang berlangsung proses pengajuan peninjauan kembali.



So, gimana pendapat kalian???
ada teman  ku bilang kalo tanah Sriwedari tersebut kurang dikelola oleh pemkot disana. dia  berasumsi begitu karena, dia lihat lokasi tersebut kumuh alias kurang terawat. 

menurut kalian tanah tersebut sebaiknya gimana?

1. apakah tanah tersebut diserahkan saja ke ahli waris secara keseluruhan ???  kalau iya, bayangkan, tanah tersebut tuh  udah jadi ikon/simbol kota Solo, ibaratnya seperti Monas di Jakarta.. kalau misalnya jadi milik pribadi (ahli waris), kalau misalnya kondisi kepepet, bisa aja kan benda peninggalan yang berharga ntar dijual ke pihak luar (asing). dan apa bisa langsung bisa menyelesaikan masalah. Karena tanah tersebut masih harus dibagi kepada masing-masing kepala keluarga. KK nya aja udah ratusan, palagi kalo setiap KK udah berapa orang tuh......

2. apakah diserahkan ke pemkot semuanya?? nach, misalnya kamu adalah salah satu ahli waris tersebut, apakah dirimu setuju? andaikan kamu setuju, apa respon yang lain (ratusan KK yang lain hayooo???) tapi nilainya menggiurkan juga sih, kalo diganti rugi segitu (dibaca : satu trilyun rupiah), tapi dapat darimana pemerintah kota/ masyarakat Solo mengganti kerugian tersebut? dari dana taktis kah? anggaran DIPA pasti gak ada yang segitu banyaknya, apa mau para PNS di Solo gak digaji selama beberapa bulan/tahun??? gak mungkin kan? apakah masyarakat mau , istilahnya menyokong dan membantu pemkot dalam bentuk biaya, untuk mengganti rugi tanah tersebut.... apa mungkin diganti rugi tapi tidak sebesar itu (bukan 10juta/m2 na)

3. pembagian tanah antara pemkot dengan ahli waris. nach, maunya berapa-berapa???? 50-50, 40-40-20, ato gimana??????

So gimana solusinya n adakah pendapat dari kalian, ???????????????/
mohon dicomment yaaachhhh................






Jumat, 07 Januari 2011

Thinking About Benefit Cost, Human Development Index, and Poor


TUGAS PENGANTAR ADMINISTRASI PERTANAHAN

  1. Terangkan tentang studi kelayakan dengan menggunakan “Benefit Cost” !
  2. Apa saja komponen HDI ( Human Development Index) itu?
  3. Tolong cari mengenai kriteria kemiskinan !

JAWAB :

1.       Benefit Cost Ratio (BCR) disebut juga Analisis manfaat dan biaya merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui besaran keuntungan/kerugian dalam suatu proyek. Dalam perhitungannya, analisis ini  memperhitungkan biaya serta manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan suatu program. Dalam analisisbenefit dan cost perhitungan manfaat serta biaya ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Analisis ini mempunyai banyak bidang penerapan. Salah satu bidang penerapan yang umum menggunakan rasio ini adalah dalam bidang investasi. Sesuai dengan dengan makna tekstualnya yaitu benefit cost (manfaat-biaya) maka analisis ini mempunyai penekanan dalam perhitungan tingkat keuntungan/kerugian suatu program atau suatu rencana dengan mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat yang akan dicapai. Penerapan analisis ini banyak digunakan oleh para investor dalam upaya mengembangkan bisnisnya. Terkait dengan hal ini maka analisis manfaat dan biaya dalam pengembangan investasi hanya didasarkan pada rasio tingkat keuntungan dan biaya yang akan dikeluarkan atau dalam kata lain penekanan yang digunakan adalah pada rasio finansial atau keuangan.
Dibandingkan penerapannya dalam bidang investasi, penerapan Benefit Cost Ratio (BCR) telah banyak mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan analisis BCR antara lain yaitu penerapannya dalam bidang pengembangan ekonomi daerah. Dalam bidang pengembangan ekonomi daerah, analisis ini umum digunakan pemerintah daerah untuk menentukan kelayakan pengembangan suatu proyek.
Relatif berbeda dengan penerapan BCR di bidang investasi, penerapan BCR dalam proses pemilihan suatu proyek terkait upaya pengembangan ekonomi daerah relatif lebih sulit. Hal ini dikarenakan aplikasi BCR dalam sektor publik harus mempertimbangkan beberapa aspek terkait social benefit(social welfare function) dan lingkungan serta tak kalah penting adalah faktor efisiensi. Faktor efisiensi mutlak menjadi perhatian menimbang terbatasnya dana dan kemampuan pemerintah daerah sendiri.
Untuk melakukan analisis biaya/efektivitas diperlukan dua komponen, yaitu komponen biaya dan komponan efektivitas. Biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu :
a.  Biaya pengadaan (procurement cost).
b.  Biaya persiapan operasi (start-up cost).
c.  Biaya proyek (project-related cost).
d.  Biaya operasi (on going cost) dan biaya perawatan (maintenance cost).

a. Biaya pengadaan (procurement cost)
Biaya pengadaan (procurement cost) termasuk semua biaya yang terjadi sehubungan dengan memperoleh perangkat keras. Yang termasuk biaya pengadaan ini adalah sbb :
a.       Biaya konsultasi pengadaan perangkat keras.
b.       Biaya pembelian atau sewa beli (leasing) perangkat keras.
c.       Biaya instalasi perangkat keras.
d.       Biaya ruangan untuk perangkat keras (perbaikan ruangan, pemasangan AC).
e.       Biaya modal untuk pengadaan perangkat keras.
f.        Biaya yang berhubungan dengan manajemen dan staff untuk pengadaan perangkat keras.
                    Biaya pengadaan ini biasanya merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama (initial cost) sebelum sistem dioperasikan, kecuali untuk pengadaan perangkat keras dengan cara leasing.

b. Biaya persiapan operasi (start-up cost)
Biaya persiapan operasi (start-up cost) berhubungan dengan semua biaya untuk membuat sistem siap untuk dioperasikan. Yang termasuk biaya-biaya persiapan awal, antara lain :
a.       Biaya pembelian perangkat lunak sistem.
b.       Biaya instalasi peralatan komunikasi (sambungan telepon, satelit, frekuensi).
c.       Biaya persiapan personil.
d.       Biaya reorganisasi.
e.       Biaya manajemen dan staff yang dibutuhkan dalam kegiatan persiapan operasi.
     Biaya-biaya persiapan operasi ini juga biasanya merupakan biaya-biaya yang
     terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasikan.

c.  Biaya proyek (project-related cost)
Biaya proyek (project-related cost) berhubungan dengan biaya-biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya. Yang termasuk dengan biaya-biaya proyek, antara lain :
     1. Biaya dalam tahap analisis sistem.
                                         a. Biaya untuk mengumpulkan data.
                                         b. Biaya dokumentasi (kertas, fotocopy,dll).
                         c. Biaya rapat.
                         d. Biaya staff analis.
                         e. Biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap analisis sistem.
     2. Biaya dalam tahap disain sistem.
                         a. Biaya dokumentasi.
                         b. Biaya rapat.
                         c. Biaya staff analis.
                         d. Biaya staff programmer.
                         e. Biaya pembelian perangkat lunak aplikasi.
                         f. Biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap disain sistem.
     3. Biaya dalam tahap penerapan sistem.
                         a. Biaya pembuatan formulir baru.
                         b. Biaya konversi data.
                         c. Biaya latihan personel.
                         d. Biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap penerapan sistem.

d. Biaya operasi (on going cost) dan biaya perawatan (maintenance cost)

Biaya operasi (ongoing cost) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem dapat beroperasi. Sedangkan biaya perawatan (maintenance cost) adalah biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya. Yang termasuk biaya operasi dan biaya perawatan sistem, antara lain :
                         a. Biaya personil (operator,bagian administrasi, pustakawan data, pengawas  data).
                         b. Biaya overhead (pemakaian telpon, listrik, asuransi, keamanan, supplies).
                         c. Biaya perawatan perangkat keras (reparasi, service).
                         d. Biaya perawatan perangkat lunak (modifikasi program, penambahan modul
                             program).
                         e. Biaya perawatan peralatan dan fasilitas.
                         f. Biaya manajemen yang terlibat dalam operasi sistem.
                         g. Biaya kontrak untuk konsultan selama operasi sistem.
                         h. Biaya depresiasi (penyusutan).

Berbeda halnya dengan biaya-biaya lainnya yang biasanya terjadi sebelum operasi sistem diterapkan, biaya operasi dan perawatan biasanya terjadi secara rutin selama umur operasi sistem.
Manfaat yang didapat dari sistem informasi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Manfaat mengurangi biaya.
b. Manfaat mengurangi kesalahan-kesalahan.
c. Manfaat meningkatkan kecepatan aktivitas.
d. Manfaat meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen.

Manfaat dari sistem informasi dapat juga diklasifikasikan dalam bentuk berwujud (tangible benefits) dan keuntungan tidak berujud (intangible benefits). Keuntungan berwujud merupakan keuntungan yang berupa penghematan-penghematan atau peningkatan-peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang.
Keuntungan berujud diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Pengurangan-pengurangan biaya operasi.
b. Pengurangan kesalahan-kesalahan proses.
c. Pengurangan biaya telekomunikasi.
d. Peningkatan penjualan.
e. Pengurangan biaya persediaan.
f. Pengurangan kredit tak tertagih.
Keuntungan tak berujud (intangible benefits) adalah keuntungan-keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang.
Keuntungan-keuntungan ini diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan pelayanan lebih baik kepada langganan.
b. Peningkatan kepuasan kerja personil.
c. Peningkatan pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik.

Di dalam analisis suata invetasi, terdapat dua aliran kas, yaitu aliran kas keluar (cash outflows) dan aliran kas masuk (cash inflow). Aliran kas keluar terjadi karena pengeluaran-pengeluran uang untuk biaya investasi. Aliran kas masuk terjadi dari manfaat yang dihasilkan oleh investasi. Aliran kas masuk ini sering dihubungkan dengan proceed, yaitu keuntungan bersih sesudah pajak ditambah dengan depresiasi (bila depresiasi dimasukkan dalam komponen biaya).

Terdapat beberapa metode untuk melakukan analisis biaya/manfaat, diantaranya sbb :
a. Metode periode pengembalian (payback period).
Metode ini menilai proyek investasi dengan dasar lamanya investasi tersebut dapat tertutup dengan aliran-aliran kas masuk. Metode ini tidak memasukkan faktor bunga kedalam perhitungannya.

b. Metode pengembalian investasi (return on investment/ROI).
Metode ini digunakan untuk mengukur prosentase manfaat yang dihasilkan oleh proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkannya. ROI dari suatu proyek inventasi dapat dihitung dengan rumus :

               Total manfaat - total biaya
     ROI  =  -------------------------------
                        Total biaya

c. Metode nilai sekarang bersih (net present value/NPV).
Metode payback period dan ROI tidak memperhatikan nilai waktu dari uang (time value of money) atau time preference of money). Satu rupiah nilai uang sekarang lebih berharga dari satu rupiah nilai uang dikemudian hari. NPV merupakan metode yang memperhatikan nilai waktu dari uang. Metode ini menggunakan suku bunga diskonto yang akan mempengaruhi proceed atau arus dari uangnya. NPV dapat dihitung dari selisih nilai proyek pada awal tahun dikurangi dengan total proceed tiap-tiap tahun yang dinilai uang  ke tahun awal dengan tingkat bunga diskonto. Besarnya NPV bila dinyatakan dalam rumus adalah sebagai berikut :

(1+t)3
 
(1+t)2
 
(1+t)
 
(1+t)n
 
NPV =B0 – C0+ B1 –C1 + B2 –C2 + B3 – C3 + ... + Bn – Cn



n
 
 

(1 + i)n
 
n = 1
 
NPV =∑           Bn - Cn
Keterangan :
B = Benefit atau manfaat sehubungan adanya proyek pada tahun ke-t
C = Biaya atau ongkos yang dari adanya proyek pada tahun ke-t, tidak dilihat apakah biaya tersebut dianggap merupakan modal atau dana rutin/operasional
i = Tingkat suku bunga atau merupakan sosial opportunity cost of capital.
n = Umur dari kegiatan
d. Metode tingkat pengembalian internal (internal rate of return/IRR).
Merupakan metode yang memperhatikan nilai waktu dari uang. Pada metode NPV, tingkat bunga yang diinginkan telah ditetapkan sebelumnya, sedang pada metode IRR justru tingkat bunga tersebut yang akan dihitung. Tingkat bunga yang akan dihitung ini merupakan tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah  nilai sekarang dari tiap-tiap proceed yang  didiskontokan dengan tingkat bung tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari initial cash outflow (nilai proyek). Atau dengan kata lain tingkat bunga ini adalah merupakan tingkat bunga persis investasi bernilai impas, yaitu tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan.
(1+r)n
 
(1+r)2
 
(1+r)1
 
IRR = NPV1 + NPV2 +NPV3 + … + NPVn = 0

Keterangan :
IRR = Nilai Internal Rate of Return
NPV1 = Net Present value pertama
NPV2 = Net Present value kedua
i1= Tingkat suku bunga/discount rate pertama
i2 = Tingkat suku bunga/discount rate kedua

  1. Pembangunan Manusia menurut UNDP (United Nation Development Program) diartikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk yang elemen-elemennya secara tegas menggarisbawahi sasaran yang ingin dicapai yaitu : hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan dan dapat menikmati hidup yang layak. (UNDP-1994)
Human Development Index (HDI)/ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.
Indikator yang digunakan dalam HDI meliputi 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia :
a.      Hidup yang Sehat dan Panjang Umur
Hidup yang sehat dan panjang umur (A Long and Healthy Life) yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran;

Indikator ini meliputi :
1.       Angka kematian bayi;
2.       Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun;
3.       Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan;
4.       Persentase penduduk yang sakit (morbiditas);
5.       Rata-rata lama sakit;
6.       Persentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri;
7.       Persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis;
8.       Persentase balita kurang gizi;
9.       Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum bersih;
10.   Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berlantai tanah;
11.   Persentase penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan;
12.   Persentase rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi,dll

b.      Pengetahuan
Pengetahuan (Knowledge) yang diukur dengan dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).
Indikator ini meliputi :
1.       Angka melek huruf ;
2.       Rata-rata lama sekolah ;
3.       Angka partisipasi sekolah;
4.       Angka putus sekolah (DO/Drop Out),dll

c.       Standard Kehidupan yang Layak
Standard kehidupan yang layak (A Decent Standart of Living) diukur dengan logaritma natural dari Produk Domestik Bruto/GDP (Gross Domestic Product) per kapita dalam paritas daya beli.
Indikator ini meliputi :
1.       Jumlah yang bekerja;
2.       Jumlah pengangguran terbuka;
3.       Jumlah dan persentase penduduk miskin;
4.       PDRB riil per-kapita,dll
Sedangkan indikator untuk Pembiayaan Pembangunan Manusia, meliputi :
1.       Pengeluaran untuk publik terhadap pengeluaran pemerintah;
2.       Pengeluaran untuk publik pelayanan sosial terhadap pengeluaran publik;
3.       Pengeluaran untuk prioritas pelayanan sosial terhadap pengeluaran pemerintah;
4.       Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan;
5.       Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan;
6.       Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dan kesehatan,dll
Berikut ini adalah cara menentukan nilai IPM/HDI :
a.       Indeks X1 (Life Expectancy Index) : umur sehat dan panjang à angka harapan hidup saat lahir (e0 )à 25 ≤ nilai ≤ 85
b.       Indeks X2 (Education Index) : pengetahuanà angka melek huruf (AMH) à 0 ≤ nilai ≤ 100 
  à rata-rata lama sekolah (MYS) à0≤ nilai ≤ 15
c.       Indeks X3 : kehidupan yang layak à daya belià tahun 1996 à 300.000 ≤ nilai ≤ 732.720
       Ã tahun 1999 à 360.000 ≤ nilai ≤ 732.720
HDI/IPM dihitung sebagai porsi pencapaian terhadap target :
Target
 
Indeks Dimensi            = Pencapaian

Kondisi Ideal – Kondisi Terburuk
 
                                                = (Kondisi Aktual – Kondisi Terburuk)

IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3)
Tahun 2010, menurut UNHDR, nilai HDI Indonesia naik dari tahun sebelumnya dan berada pada ranking 108 dari 169 negara. Karena metode dan indikatornya berbeda, tidak bisa dibandingkan dengan HDI dan GDI tahun-tahun sebelumnya. Untuk nilai GII, pada tahun 2010 ini masih menggunakan data tahun 2008.Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia di bawah Singapura (ranking: 27, nilai: 0,846), Brunei (ranking: 37, nilai: 0,805), Malaysia (ranking: 57, nilai: 0,744), Thailand (ranking: 92, nilai: 0,654), Filipina (ranking: 97, nilai: 0,638); di atas : Vietnam (ranking: 113, nilai: 0,572), Laos PDR (ranking: 122, nilai: 0,497), Cambodia (ranking: 124, nilai: 0,494), Myanmar (ranking: 132, nilai: 0,451).
Manfaat/kegunaan HDI adalah antara lain sebagai berikut :
a.       Level dan trend pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
b.       Capaian program-progran Pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
c.       “Feedback” (timbal balik) antara partisipasi masyarakat dengan layanan public
d.       Variabel pendukung penyusunan DAU*)
*)selain jumlah penduduk,PDRB per-kapita, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

3.         Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar “miskin” yang berarti tidak berharta benda (Poerwadarminta,1976). Menurut Nasikun (1995), kondisi yang sesungguhnya harus dipahami mengenai kemiskinan : “Kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang,pangan dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumber daya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahhuan, teknologi dan capital. Lebih dari itu, hidup miskin dalam kemiskinan seringkali juga berarti hidup dalam alienasi akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu, pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap.”
Lingkaran kemiskinan menurut Ragnar Nurske (1952, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Oxford : Basil Blackwell), Lingkaran Kemiskinan atau perangkap kemiskinan (Vicious Cycles of Poverty) adalah hal yang sering menjadi masalah di berbagai negara atau daerah berkembang. Akibat kapasitas yang kecil dalam tabungan mengakibatkan income riil yang rendah, dimana income riil yang rendah menunjukkan produktivitas yang rendah pula. Hal ini berputar lebih besar dan mengakibatkan kekurangan kapital. Kekurangan modal inilah yang menyebabkan tingkat kapasitas tabungan yang kecil. Riil income yang rendah menurut Nurske, merupakan refleksi dari rendahnya produktivitas.
Menurut Lincolin Arsyad, dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi Pembangunan” edisi 2, ada 3 (tiga) aspek pendekatan dalam membahas masalah kemiskinan, yaitu penyebab, ukuran, dan indikator kemiskinan.

a.      Penyebab Kemiskinan
Kemiskinan di samping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktivitas, dan tingkat perkembangan masyarakat sendiri, juga bertalian dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan. Dengan kata lain, masalah kemiskinan ini bisa selain ditimbulkan oleh hal yang sifatnya alamiah/ kultural, juga disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga para pakar pemikir tentang kemiskinan kebanyakan melihat kemiskinan sebagai masalah struktural. Dan pada akhirnya timbul istilah kemiskinan struktural yakni kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Selo Sumardjan, 1980).
Sedangkan menurut Paul Spicker (2002, Poverty and the Welfare State : Dispelling the Myths, A Catalyst Working Paper, London : Catalyst), penyebab kemiskinan dapat dibagi dalam 4 (empat) mazhab,yaitu :
*        Individual Explanation, akibat oleh karakteristik orang miskin itu sendiri : malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak, dan sebagainya.
*        Familial Explanation, akibat faktor keturunan, dimana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan.
*        Subcultural Explanation, akibat karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral dari masyarakat.
*        Stuctural Explanation, menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan pembedaan status atau hak.

b.      Ukuran Kemiskinan
Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk mengukurnya. Terdapat 2 (dua) macam ukuran kemiskinan secara umum yang digunakan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.
¥  Kemiskinan Absolut
Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang apabila tingkat pendapatannya di bawah “garis kemiskinan” atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum/ dasar, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
International Labor Organization (ILO,1976), mengemukakan bahwa : “Kebutuhan dasar meliputi 2 unsur : pertama, kebutuhan yang meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga sebagai konsumsi pribadi seperti makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, juga peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Kedua, kebutuhan yang meliputi pelayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum yang bersih, pendidikan, dan kultural.”
Sedangkan United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD) menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
~        Kebutuhan primer, terdiri dari : kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan;
~        Kebutuhan kultural, terdiri dari : pendidikan, waktu luang (leisure), dan rekreasi serta ketenangan hidup;
~        Kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi.
Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum merupakan konsep yang mudah dimengerti. Tetapi penentuan garis kemiskinannya secara obyektif sulit dilaksanakan karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Garis kemiskinan berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Garis kemiskinan itu sendiri merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non pangan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia, maka dipakai pendekatan data konsumsi (pengeluaran).

¥  Kemiskinan Relatif
Kemiskinan relatif merupakan kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat disekitarnya.
Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak miskin”. Ada ahli yang berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Itu terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, daripada lingkungan orang yang bersangkutan (Miller,1971).

c.       Indikator Kemiskinan
Indikator kemiskinan yang terdapat dalam buku Ekonomi Pembangunan yang ditulis oleh Lincolin Arsyad, dapat dilihat dari 3 faktor, yaitu :
¥  Tingkat Konsumsi Beras
Sajogyo (1977) menggunakan tingkat konsumsi beras per kapita per tahun sebagai indikator kemiskinan. Secara lebih terinci, Sajogyo membagi lagi indikator kemiskinan tersebut menjadi 3 kelompok, berikut adalah daftar tabelnya.
No.
Kelompok
Pedesaan
Perkotaan
1.
Melarat*
180 kg
270 kg
2.
Sangat Miskin
240 kg
360 kg
3.
Miskin
320 kg
480 kg
4.
Nyaris Miskin**
480 kg
720 kg
*)    Sejak tahun 1979, garis Melarat dihilangkan
**)  Sejak tahun 1979, ditambahkan garis Nyaris Miskin (menurut Sayogyo,dalam BPS,1986)
¥  Tingkat Pendapatan
Bank Dunia menggambarkan “sangat miskin” sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari AS $ 1 (satu dollar AS)/hari, dan “miskin” dengan pendapatan kurang dari AS $ 2 (dua dollar AS)/hari.
Perkiraan di Indonesia pada tahun 2006, sebanyak 17,8 % masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, dan terdapat 49,0% masyarakat yang hidup dengan penghasilan kurang dari AS $ 2 (dua dollar AS)/hari.(sumber: Wikipedia Indonesia)


¥  Indikator Kesejahteraan Rakyat
Selain data pendapatan dan pengeluaran, ada berbagai komponen tingkat kesejahteraan lain yang sering digunakan. Pada publikasi United Nation (UN,1961) yang berjudul International Definition and Measurement of Levels of Living : An Interim Guide, disarankan 9 komponen kesejahteraan yaitu : kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi, dan kebebasan. Keempat komponen yang terakhir sukar diidentifikasi, diukur dan diperbandingkan antar-daerah atau antar-waktu.
Dalam Suharto (2002) dikemukakan : In its standardized conception of poverty, for example, the poor are seen almost as passive victims and subjects of investigation rather than as human beings who have something to contribute to both the identification of their condition and its improvement). Beberapa pendekatan dimaksud tercermin dari tolok ukur yang digunakan untuk melihat garis kemiskinan pada beberapa pendekatan seperti Gross National Product (GNP), Human Development Index (HDI) dan Human Poverty Index (HPI), Social Accounting Matrix (SAM), Physical of Life Index (PQLI)

Sedangkan, terdapat 14 Kriteria kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik, yaitu :

a.       Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang
b.       Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
c.       Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
d.       Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
e.       Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
f.        Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.

g.       Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
h.       Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
i.         Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
j.         Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
k.       Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
l.         Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : Petani dengan luas lahan 0, 5 ha — Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan (2005) — atau pendapatan perkapita Rp.166.697 per kapita per bulan (2007).
m.    Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
n.       Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti:sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.




DAFTAR PUSTAKA

Arsyad Lincolin,” Ekonomi Pembangunan” Edisi 2 , Yogyakarta, September 1992.
http ://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan
http ://www.calegindonesia.com/.../files/16%20Kriteria%20Kemiskinan.pdf
http ://metrotvnews.com/.../Kriteria-Kemiskinan-BPS-Diprotes-Ibu-Rumah-Tangga
http://kuliah.dinus.ac.id/ika/prc8.html
HM, Jogiyanto, Analysis dan Disain Sistem Informasi (Pendekatan terstruktur), Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1995.
Davis S., David, System Analysis and Design A Structured Approach,Massachusette : Addison-Wesley, 1983, Module H.
http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia
Mangkoesoebroto, Guritno Dr,M.Ec, “Ekonomi Publik” Edisi Ketiga
http://www.shalimow.com/etcetera/human-development-index-hdi-indonesia.html