Sempat terjadi miss comunnication antara dosen,komkes dan para mahasiswa mengenai pengiriman via email tugas PAP ini, tapi syukur alhamdulillah, masalah udah terpecahkan dan terselesaikan. semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua.
Berikut merupakan jawaban atas pertanyaan tugas Pengantar Administrasi Pertanahan yang diberikan oleh Pak Farid selaku dosen PAP. mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atas jawaban saya. semoga ini bisa dijadikan sebagai refensi
Nama : FEBRIANA NINGSIH
NIM : 10192521
Kelas : B
TUGAS PENGANTAR ADMINISTRASI PERTANAHAN
1. Bagaimana kondisi kearsipan di kantor anda?
2. Jabarkan peraturan-peraturan tentang kearsipan dalam BPN !
Jawaban :
1. Sebelum mengetahui kondisi tentang kearsipan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, ada baiknya untuk mengetahui tentang pengertian tentang “arsip”. Arsip merupakan kumpulan dokumen/warkah/file yang telah memenuhi syarat, yang memiliki kegunaan tertentu, yang disimpan secara sistematis, baik dalam bentuk hardcopy, maupun softcopy. Dalam Undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 1 point 2 disebutkan bahwa, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan pengertian kearsipan dijelaskan pada pasal 1 point 1, yang berbunyi “ kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip”.
Kondisi Kearsipan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo masih belum dikatakan sempurna, karena masih ditemui beberapa kendala, antara lain :
a. Pada Sub Bagian Tata Usaha
· Data pegawai seperti KP4 dan DP3 belum semuanya diarsipkan secara lengkap. Data tersebut setiap tahunnya memang dikirim ke Kanwil dan untuk pegawai yang bersangkutan, tetapi untuk arsip kantor sendiri, sebagian belum disimpan di file dokumen masing-masing pegawai.
· Mengenai surat masuk ataupun surat keluar, sudah dicatat dalam sebuah buku. Untuk surat masuk, isinya mengenai tanggal surat diterima,nomor surat pengirim, tanggal surat dikirim, instansi/badan/dinas/orang yang mengirim, perihal surat, tanda tangan pengirim, tanda tangan penerima misalnya di seksi SPP,HT&PT,PPP, dsb. Surat masuk setelah diagendakan, lalu diteliti oleh Kasubbag TU, kemudian diteliti oleh Kakantah. Setelah itu turun lagi ke Kasubbag TU kemudian oleh Kaur Umum dan Kepegawaian, surat masuk tersebut diserahkan kepada pihak yang ditunjuk untuk menindaklanjuti surat tersebut dengan dimintai tanda tangan pada buku tersebut. Kelemahannya disini adalah, surat tersebut tidak di-copy sebagai arsip data di Tata Usaha, tetapi langsung diberikan kepada pegawai/seksi yang ditunjuk.Mengenai surat keluar, arsip yang ada sudah lumayan lengkap.
· Peraturan-peraturan mengenai bidang pertanahan secara khusus ataupun peraturan umum yang juga dipakai di pertanahan, misalnya peraturan mengenai keuangan,PNBP atau beberapa peraturan lain belum lengkap arsipnya. Sehingga kemaren sewaktu ada pemeriksaan dari Inspektorat, mereka sempat menanyakan mengenai kegiatan PNBP, kenapa masih berlaku seperti itu,padahal sudah ada peraturan yang mengaturnya. Alasan dari kantor adalah memang kenyataannya belum ada peraturan tersebut di arsip kantor. Ada beberapa kemungkinan terkait masalah itu, antara lain mungkin peraturan tersebut masih di Kanwil, belum turun ke Kantah, alasan kedua, sudah ada di Kantah, tetapi tidak diarsipkan sehingga hilang.
· Mengenai barang milik negara, memang sangat riskan. Kondisi kenyataannya, barang-barang yang memang merupakan barang milik negara belum diinventarisir mengenai nomor inventaris yang dilabelkan di barang milik negara tersebut. Data yang ada pada aplikasi SIMAK-BMN belum diup-to-date.
· Brankas penyimpanan uang, dari 3 brankas, hanya satu yang masih bisa digunakan.
· Daftar hadir untuk apel pagi, daftar hadir pagi,dan daftar hadir sore sudah dilaksanakan dengan lumayan baik. Data tersebut setiap bulannya dilaporkan ke Kanwil. Setiap daftar hadir dibuat 2, yang satu sebagai arsip di kantor, dan yang satunya di kirim ke Kanwil. Dari absen itulah, kantor memberikan sedikit ketegasan. Karena ada pegawai yang tidak hadir tanpa alasan secara resmi selama kurang lebih selama 3 bulan. Kalau dilihat secara real, karena rumahnya jauh beda kabupaten dan seksi yang dikuasainya. Surat peringatan pun telah dibuat beberapa kali, namun tidak ada respon. Alhasil, gaji induk nya ditahan, sampai dengan dia kembali bekerja. Sebenarnya sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010, bisa saja pegawai tersebut diberhentikan.
· Laporan SKMPP setiap bulan untuk kegiatan Proyek sudah dilaporkan secara online dengan mengisi aplikasi data SKMPP. Selain itu juga laporan untuk UKP4 dan Kanwil juga setiap bulan dikirim lewat email ataupun fax. Yang menjadi permasalahan adalah dari kegiatan rutin, karena setiap kali diminta data, data yang diberikan kurang lengkap dan kurang detail.
b. Pada Seksi Survey Pengukuran dan Pertanahan
· Arsip yang ada di gudang arsip, seperti : peta pendaftaran, peta situasi, peta TM-3, Peta PP 10/61, Salinan SU, Gambar Ukur,dsb kurang tertata dengan rapi dengan kondisi yang tidak baik. Ada arsip yang sudah sobek, dimakan rayap. Ditambah lagi terjadi kebocoran di gudang arsip.
· Tempat penyimpanan alat, seperti TS, statif, meteran, jalon, kompas, dsb belum memadai. Beberapa alat sudah tidak layak pakai ataupu sudah rusak.
· Penyimpanan file dalam bentuk digital belum lengkap. Pencetakan peta bidang tanah, peta pendaftaran, Surat Ukur, dsb dicetak dan file tersebut disimpan juga di computer dalam bentuk file softcopy.
· Laporan kegiatan SPP setiap bulannya dikirim ke Kanwil, sedangnya arsipnya disimpan di kantor.
· Pencatatan Daftar Isian telah dicatat dengan baik dalam bentuk buku.
· Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo belum ada Larasita,KKP dan sebagainya yang lebih memudahkan dalam penyimpanan data secara actual,sistematis, dan mempermudah pencarian.
c. Pada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
· Sama dengan kondisi di SPP, penyimpanan warkah,arsip-arsip penting di Seksi HT&PT ada beberapa diantaranya kurang terpelihara dengan baik. Beberapa diantaranya sudah dimakan rayap dan tidak berbentuk. Ruangan arsip yang pengap juga digunakan dalam pencetakan sertipikat dan buku tanah.
· Pencatatan mengenai pemeliharaan data pendaftaran tanah dalam buku belum diklarifikasikan secara lengkap. Beberapa diantaranya dijadikan satu, misalnya kegiatan Roya, APHT, peralihan hak,dsb.
d. Pada Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
· Peta penggunaan tanah,dsb disimpan di seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, karena tidak ada tempat penyimpanan.
· Kegiatan proyek seperti redistribusi, syarat kelengkapan berkasnya diteliti di seksi ini. Berkas yang masih diteliti disimpan di seksi ini, apabila sudah selesai, berkas tersebut diberikan dan ditindaklanjuti oleh seksi HT&PT dan SPP untuk diproses.
· File softcopy disimpan di komputer seksi SPP, file di komputer seksi PPP ini belum lengkap.
e. Pada Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
· Laporan mengenai kegiatan di seksi ini kurang lengkap dan kurang rapi, karena hanya dalam bentuk lembaran-lembaran kertas yang disimpan oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan.
· Komputer di ruangan seksi ini sudah tidak berfungsi/ sudah rusak, sehingga penyimpanan file/ data-data penting dalam bentuk softcopy, disimpan di laptop atau di komputer di seksi lain yang bisa digunakan.
· Hardcopy berupa data-data yang masuk
f. Pada Seksi Sengketa dan Konflik Perkara
· Arsip laporan tiap bulan sudah disimpan oleh kepala seksi yang bersangkutan.
· Komputer di ruangan seksi ini sudah tidak berfungsi/ sudah rusak, sehingga penyimpanan file/ data-data dalam bentuk softcopy disimpan di laptop atau di komputer di seksi lain yang bisa digunakan.
· Laporan mengenai sengketa, konflik maupun perkara setiap bulannya dikirim datanya ke Kanwil.
Walaupun terdapat banyak sekali kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dalam penyimpanan arsip atau kearsipan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo telah melakukan perbaikan-perbaikan sedikit demi sedikit secara bertahap dan berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja baik dalam hal kearsipan, kegiatan rutin, pelayanan terhadap masyarakat sebagai pemohon, dan sebagainya.
2. Peraturan yang berlaku sekarang mengenai kearsipan di BPN adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Peraturan tersebut ditetapkan tanggal 26 Februari 2009. Namun ada juga Undang-undang yang dipakai sebagai istilahnya pendamping dalam melaksanakan peraturan tersebut, ada UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang disahkan pada tanggal 23 Oktober 2009. Peraturan Kepala BPN RI No. 8 Tahun 2009 sampai dengan sekarang masih dan tetap berlaku,
Peraturan tersebut akan saya sampaikan dibelakang, sebelumnya akan saya sebutkan peraturan-peraturan sebelumnya, yang berhubungan dengan kearsipan antara lain sebagai berikut :
a. UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 18 Mei 1971.
* Bab I : Ketentuan-Ketentuan Umum :
· Pasal 1, berisi tentang pengertian kearsipan.
· Pasal 2, berisi tentang fungsi kearsipan
· Pasal 3, berisi tentang tujuan kearsipan
* Bab II : Tugas Pemerintah :
· Pasal 4, berisi tentang wewenang, tanggung jawab serta kewajiban pemerintah mengenai pengamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional.
· Pasal 5, berisi tentang penertiban arsip sebagai penguasaan oleh Pemerintah.
· Pasal 6, berisi tentang usaha peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan nasional
· Pasal 7, berisi tentang kepedulian Pemerintah terhadap pegawai yang berkutat/berkecimpung dalam dunia kearsipan.
* Bab III : Organisasi Kearsipan :
· Pasal 8, berisi tentang pembentukan unit-unit kearsipan sebagai lembaga yang bertugas dalam menjaga arsip nasional ataupun arsip daerah.
* Bab IV : Kewajiban Kearsipan :
· Pasal 9, berisi tentang tempat kearsipan yang digunakan sebagai tempat untuk menjaga, memelihara serta menyelamatkan arsip.
· Pasal 10, berisi tentang kewajiban lembaga kearsipan untuk menjaga,memelihara dan menyelamatkan arsip.
* Bab V : Ketentuan-Ketentuan Pidana
· Pasal 11, berisi tentang sanksi bagi menyalahgunakan ataupun melakukan penyelewengan di bidang kearsipan.
* Bab VI : Ketentuan-Ketentuan Penutup
· Pasal 12, berisi tentang penjelasan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundangan.
· Pasal 13, berisi tentang penjelasan bahwa peraturan ini ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32)
“Secara garis besar, UU No.7 Tahun 1971 ini menjelaskan kepada kita tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kearsipan, meliputi pengertian, maksud, tujuan, tugas, subyek yang melaksanakan kegiatan, kewajiban apa saja yang harus dipenuhi, serta adanya sanksi pidana supaya lebih tertib dan aman. Unit atau lembaga yang menangani kegiatan kearsipan yang terbagi menurut jenjangnya menurut tingkat, dari mulai tingkat kabupaten, tingkat propinsi sampai dengan tingkat pusat. Arsip nasional baik di pusat maupun di daerah wajib menyimpan,memelihara serta menyelamatkan arsip, dengan dibentuknya lembaga-lembaga negara,pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena kearsipan ini diperlukan untuk ketertiban, keteraturan, serta keamanan dan bisa dijadikan sebagai bukti, sebagai alat kepastian hukum sehingga terdapat sanksi pidana bagi yang melanggarnya.”
b. PP No. 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 4 Oktober Tahun 1979
* Bab I : Ketentuan Umum
· Pasal 1, berisi tentang pengertian,fungsi dan tujuan kearsipan yang sudah dijelaskan melalui UU No.7 Tahun 1971
· Pasal 2, berisi tentang pengertian penyusutan arsip.
Merupakan segala kegiatan yang menyebabkan terjadinya penyusutan arsip
· Pasal 3, berisi tentang pengelolaan arsip inaktif
* Bab II : Jadwal Retensi Arsip
· Pasal 4 dan Pasal 5, berisi tentang arsip yang ditentukan retensinya atas dasar nilai kegunaannya dituangkan dalam bentuk Jadwal Retensi Arsip yang digunakan sebagai pedoman.
* Bab III : Pemindahan Arsip
· Pasal 6, berisi tentang pemindahan arsip inaktif yang diatur oleh masing-masing lembaga negara dan badan pemerintahan.
* Bab IV : Pemusnahan Arsip
· Pasal 7,8,9 dan pasal 10, berisi tentang jangka waktu pemusnahan arsip oleh lembaga pemerintah dengan dibuat data pertelaan arsip.
* Bab V : Penyerahan Arsip
· Pasal 11, berisi tentang penyerahan arsip yang telah melewati jangka waktu yang ditetapkan.
· Pasal 12, berisi tentang Berita Acara Peyerahan Arsip
* Bab VI : Ketentuan Lain-lain
· Pasal 13,14,15 dan pasal 16, berisi tentang ketentuan-ketentuan lain yang belum ditetapkan dari Bab I sampai dengan Bab V.
* Bab VII :Ketentuan Peralihan
· Pasal 17, berisi tentang tindakan yang dilakukan Badan pemerintahan atau Lembaga Negara apabila belum mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional.
* Bab VIII : Ketentuan Penutup
· Pasal 18,19 dan pasal 20, berisi tentan peraturan tersebut dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
“Secara garis besar, PP No.34 Tahun 1979 ini menjelaskan kepada kita mengenai masalah penyusutan arsip. Dimulai dengan bagaimana pengertian mengenai arsip itu sendiri maupun arsip yang sudah tidak dipakai, atau sering disebut sebagai arsip inaktif, karena sudah tidak aktif lagi, yang kemudian akan dipindahkan atau dimusnahkan. Selain itu pula berisi tentang penyerahan arsip yang dilakukan apabila sudah lewat dari jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam Lembaran Negara.”
c. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 19 Tahun 1993 tentang Pedoman Pengurusan Surat dan Pengelolaan Arsip.
Dalam peraturan tersebut disebutkan pengelolaan/ penataan arsip pada dasarnya adalah cara/sistem kegiatan :
1. Sistem Penyimpana/ Pemberkasan Arsip.
Dalam pemberkasan arsip cara yang dilakukan yaitu dengan menggabungkan/ menyusun naskah-naskah berdasarkan:
a. Kesamaan masalah disebut rubrik
b. Kesamaan urusan/kegiatan yang disebut dosir
c. Kesamaan jenis disebut seri
2. Penataan Berkas
Cara penataan berkas yaitu dengan cara :
a. Penataan berkas dengan buku agenda
b. Penataan berkas dengan kartu arsip
c. Penataan berkas denaan komputer
d. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengurusan Surat dan Pengelolaan Arsip.
Cara pemeliharaan atau perawatan arsip menurut keputusan tersebut, dilakukan melalui usaha-usaha sebagai berikut:
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
a. Letak gedung penyimpanan arsip diatur, pintu dan jendelanya tidak langsung menghadap timur atau ke barat, untuk menghindarkan langsung dari sinar matahari, sehingga udara dalam ruangan tidak terlalu panas, cukup ventilasi dan dipasang filter/penyaring udara, supaya debu tidak masuk.
b. Gedung penyimpanan tidak berada pada lingkungan pemukiman untuk menghindarkan dari bahaya kebakaran, oleh karena itu harus disiapkan alat pemadam kebakaran.
c. Untuk mencegah pencurian arsip, sebaiknya di ruangan arsip dituliskan peringatan “Bagi yang Tidak Berkepentingan Dilarang Masuk” dan juga dipasang alarm anti pencuri”
2. Pemeliharaan Kertas/Arsip
3. Upaya Penghilangan Hama
a. Fugimasi (pencegahan hama kertas/arsip)
b. Pekerjaan fugimasi
c. Pest control
d. Termite control
e. UU RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. UU ini ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2009.
f. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2009. Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan pedoman penyelenggaraan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kegiatan kearsipan dilingkungan BPN RI meliputi kegiatan penataan arsip, perawatan/pemeliharaan arsip, peminjaman/penemuan kembali arsip dan penyusutan arsip.
a. Penataan arsip, penataan ini bisa dilakukan dengan menggunakan buku agenda, kartu arsip, komputer dan menggunakan daftar pertelaan.
b. Perawatan/pemeliharaan arsip, meliputi kegiatan termite control, pest control, fugimasi, menghilangkan asam pada kertas arsip, laminasi, penjilidan, penyampulan, digitalisasi/scanning arsip. Ada 2 faktor penyebab kerusakan arsip, yaitu:
1. Faktor intern (dari dalam) :penggunaan kertas, lem, tinta/karbonik
2. Faktor ekstern (dari luar) : tempat penyimpanan arsip,kondisi arsip,debu, temperature udara,rayap,ngengat,tikus.
Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka penyimpanan/pemeliharaan arsip :
1. Gedung sebaiknya menghindari arah sinar matahari
2. Kondisi ruangan hendaknya stabil
3. Gedung penyimpanan harusnya jauh dari pemukiman agar terhindar dari kebakaran,dsb.
4. Gedung hendaknya ditulisi “dilarang merokok” dan “bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk”
c. Peminjaman/penemuan kembali arsip
Penemuan kembali arsip ini dilakukan dengan kartu kendali dan daftar pengendali.
Peminjaman arsip dilakukan dengan cara :
1. Menggunakan tanda bukti peminjaman
2. Peminjam mengisi tanda bukti peminjaman
3. Tanda bukti peminjaman ditandatangani oleh unit peminjam
4. Peminjam wajib mengembalikan arsip selambat-lambatnya pada batas yang ditentukan
5. Penyimpan wajib menagih pada peminjam
d. Penyusutan arsip
Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan jalan : pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, memusnahkan arsip, dan menyerahkan arsip statis untuk disimpan permanen kepada Arsip Nasional RI.
Tujuan penyusutan arsip adalah untuk mendayagunakan arsip dinamis sebagai berkas kerja atau sebagai referensi, menghemat uang,alat dan perlengkapan, menyelamatkan bahan bukti pertanggungjawaban pemerintah, dan pedoman penyusutan yang meliputi pemindahan, pemusnahan,dan penyerahan arsip kepada Arsip Nasional RI.
Sehingga setelah ditetapkannya peraturan ini, maka Tata Naskah dan Tata Kearsipan di setiap unit organisasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyesuaikan dengan peraturan ini paling lama 1 ( satu ) tahun sejak ditetapkannya peraturan ini. Dengan mulai berlakunya Peraturan ini, maka peraturan – peraturan tentang kearsipan dalam BPN yang telah terbit sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan-peraturan tersebut yang sudah tidak berlaku lagi yaitu :
1. Keputusan KBPN No. 3 tahun 1988 tentang Kop Surat, stempel dinas dan papan nama di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
2. Keputusan KBPN No. 3 tahun 1989 tentang Pedoman Naskah Dinas di Badan Pertanahan Nasional
3. Keputusan KBPN No. 4 tahun 1989 tentang Tata Kearsipan Badan Pertanahan Nasional
4. Keputusan MNA/KBPN No.19 tahun 1993 tentang Pedoman Pengurusan Surat dan Pengelolaan Arsip
5. Keputusan MNA/KBPN No. 9 tahun 1994 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pertanahan Nasional
6. Keputusan KBPN No. 8 tahun 1999 tentang Stempel Dinas bernomor seri Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota/Kabupaten
7. Keputusan KBPN No. 1 tahun 2000 tentang Nama Jabatan,Penggunaan Kop Surat, Stempel Dinas dan Papan Nama di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, dan
8. Ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar